SUMSEL.SIBERINDO.CO – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan arah kebijakan dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ekspansif sekaligus tetap terukur. Mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, APBN 2027 akan ditempatkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dengan tiga fungsi utama, yakni menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan mendukung transformasi ekonomi.
“APBN 2027 mengusung tema ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’. Ini akan didorong oleh APBN 2027 sebagai salah satu sumber pertumbuhan, dengan tujuan supaya APBN 2027 bisa menumbuhkan (to grow), APBN bisa melindungi masyarakat yang kurang beruntung (to protect), dan APBN bisa melakukan transformasi ekonomi kita (to transform), tentu dalam koridor fiskal yang prudent,” kata Wamenkeu Juda dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2026 di Bogor, Kamis (01/10).
Menurutnya, fungsi to grow diwujudkan melalui kebijakan APBN yang mendorong aktivitas ekonomi dan investasi, sekaligus mendukung agenda pembangunan prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sementara itu, fungsi to protect diarahkan untuk memastikan APBN hadir untuk melindungi masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi. Sedangkan fungsi to transform akan dilakukan dengan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui investasi, pengembangan hilirisasi, dan industrialisasi.
Untuk mendukung tiga fungsi tersebut, Wamenkeu mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan strategi penerimaan negara yang berkelanjutan. Dari sisi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperluas basis pajak dengan memanfaatkan data dan teknologi, optimalisasi Coretax serta Compliance Risk Management Integrated Risk Engine, meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak strategis dan berisiko tinggi, memperkuat penegakan hukum pajak, serta optimalisasi insentif pajak.
Dari sisi bea dan cukai, strategi penerimaan akan dilakukan melalui optimalisasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan bea masuk komoditas tertentu, perluasan basis penerimaan bea keluar dan BKC, penguatan nilai pabean dan klasifikasi barang, memperkuat fasilitasi ekspor, hilirisasi, dan pertumbuhan wilayah, serta peningkatan layanan dan tata kelola.
Kemudian dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Wamenkeu mengungkapkan akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA) melalui perbaikan tata kelola, penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), serta peningkatan nilai tambah yang ramah lingkungan. Kualitas layanan PNBP juga akan ditingkatkan melalui standardisasi, inovasi, digitalisasi, penyederhanaan layanan, serta memastikan peningkatan kepatuhan PNBP melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
“Ini yang diharapkan menjadi penguatan sumber-sumber penerimaan,” tandas Wamenkeu.
Di sisi pembiayaan, pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Strategi pembiayaan akan lebih mengutamakan optimalisasi sumber domestik untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.
Kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2027 akan diarahkan untuk mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable dan pembiayaan utang sebagai langkah antisipatif dan active cash and debt management. Selain itu, Pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara, Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund, meningkatkan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer untuk mitigasi ketidakpastian.
“Strategi utamanya adalah tetap fokus dominannya di pembiayaan dari domestik yang relatif tidak rentan terhadap gejolak global. Surat Berharga Negara (SBN) kita sekarang ini mungkin hanya 13-14 persen yang dimiliki asing. Sementara, 10 tahun lalu SBN kita hampir 40 persen yang dimiliki asing. Ini tentu saja bisa mengurangi kerentaan di pasar uang dan pasar valas kita,” pungkas Wamenkeu Juda.(***)
