OGAN ILIR – Isu dugaan adanya setoran DAK senilai Rp30 Miliar pada pembangunan ratusan SDN dilingkungan Dinas pendidikan OI mulai disoroti pihak legislatif. Bahkan, Anggota DPRD Ogan Ilir, Zahruddin berencana bakal memanggil oknum pejabat Disdik OI guna meminta penjelasan terkait dugaan isu tersebut.
“Sebenarnya ini masuk ranah komisi 4 DPRD OI. Namun sebagai dewan tentunya saya meminta klarifikasi dan penjelasan kepada pejabat terkait soal dugaan isu setoran ke oknum pegawai Disdik OI. Ya sangat dilaranglah kalau memang benar adanya dugaan fee, itu proyek untuk meningkatkan fasilitas sekolah untuk anak didik di seluruh SDN OI. Ini kepentingan rakyat banyak jangan disalahgunakan,” tegasnya, baru-baru ini.
Seperti diketahui isu dugaan setoran DAK senilai Rp30 miliar diperuntukan untuk pembangunan ruang kelas, pembuatan atau perbaikan jamban, pembuatan atau perbaikan WC dan pengadaan buku perpustakaan yang dibeli via e-katalog.
Bahkan, beredar isu di kalangan masyarakat dan wartawan, sejumlah oknum kepsek SD diduga menyetorkan “fee” sebesar Rp5-6 juta ke oknum Disdik. Proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Kelola (DAK) APBN untuk ratusan SD di OI, dengan total nilai anggaran mencapai Rp30 miliar, yang meliputi perbaikan lokal ruang belajar, perbaikan atau pembuatan jamban, pembuatan perpustakaan sekolah dan sebagian pembagian buku perpustakaan yang dibeli melalui e-katalog. Rata-rata nilai proyek DAK tersebut sebesar Rp230-Rp250 juta per-SD.
Tak sampai di situ, proyek yang seharusnya dilakukan secara swakelola bergotong-royong melibatkan masyarakat setempat, malah dikerjakan secara borongan dan diduga menggunakan tukang berasal dari Pulau Jawa dan Jambi. Para pekerja ini, bahkan ada yang menginap di sekolah atau mengontrak bedeng yang lokasinya berdekatan dengan sekolah. Papan proyek juga dibuat dua macam, namun kebanyakan tidak mencantumkan nilai atau biaya proyek.
Terpisah, Kepsek SDN 2 Inderalaya Utara Yus mengatakan, sekolahnya mendapatkan rehab jamban senilai Rp30 juta, ruang sekolah Rp200 jutaan.
“Ya papan proyeknya tidak ditempel nilainya. Kan-katanya di papan tidak perlu dibuatkan nilai proyeknya. Jadi itu sesuai petunjuk juknis dan dari Disdik. Memang proyek ini sifatnya swakelola, jadi tidak ada tukang dari Jawa atau Jambi, ya kalau logatnya Jawa mereka itukan warga Desa Tanjung Pering, jadi kami memberdayakan warga desa setempat,” katanya.
Disinggung soal adanya dugaan “fee” kepada oknum Disdik, ia membantah keras.
“Tidak ada itu, tidak ada “fee” atau setoran ke oknum Disdik,” tegasnya.
Kasi Sarana Prasarana Disdik OI, Heri Kurniawan mengatakan ada 2 papan kegiatan yaitu papan pengumuman yang diletakkan di depan kantor dan papan yang diletakkan di ruang kelas.
“Pengerjaanya belum selesai, jadi belum dibayar lunas. Setiap sekolah beda-beda ada yang mendapatkan proyek pengerjaan ruang lokal sekolah, fasilitas jamban, perpustakaan atau buku perpustakaan yang dibeli dari e-katalog, total dana DAK dari APBN Rp30 miliar yang disebar untuk ratusan SD di OI,” terangnya.
Dirinya juga membantah, soal adanya dugaan “fee” pada proyek tersebut.
“Ini proyek sifatnya swakelola jadi tidak boleh diborong-kan. Kalau ambil tukang dari Jawa atau Jambi tidak mungkinlah, soalnya nilai proyeknya juga sedikit. Dan kami tegaskan tidak ada setoran atau “fee” ke Disdik,” pungkasnya. (sumateranews.co.id)
Komentar